Berikut adalah versi yang telah dirapikan dan disusun ulang agar lebih jelas, sesuai dengan gaya penulisan berita yang baik:
—
Kaur, Jendelarakyat.com – Mustapa, selaku biro kecamatan, membantah keras pemberitaan media online SwaraIndonesia.com terkait dugaan penyimpangan dana desa Tanjung Agung. Ia menilai informasi yang disampaikan dalam pemberitaan berjudul “Diduga Diselewengkan, Dana Desa PBAN Lapor Desa Tanjung Agung ke APH” yang tayang pada Jumat, 30 Mei 2025, adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada.
Dalam pemberitaan tersebut, SwaraIndonesia.com menuliskan dugaan penyelewengan dana desa yang mencakup sejumlah program dengan nominal fantastis. Namun menurut Mustapa, informasi itu tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Disebutkan pula dalam berita tersebut bahwa penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar Rp835.605.000, dialokasikan untuk berbagai program, di antaranya:
* Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan pengerasan jalan usaha tani: Rp373.490.000
* Pengerasan jalan usaha tani: Rp267.121.000
* Posyandu/Polindes/PKD: Rp16.500.000
* Insentif kader Posyandu: Rp27.020.000
* Pakaian seragam operasional dan lainnya: Rp31.800.000
* Keadaan mendesak: Rp86.400.000
* Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) desa: Rp29.200.000
* Pembinaan PKK: Rp97.050.000
* Aset tetap perkantoran pemerintahan desa: Rp51.880.000
Sementara itu, anggaran tahun 2024 sebesar Rp840.969.303 digunakan untuk kegiatan seperti:
* Pengerasan jalan usaha tani: Rp122.809.600
* Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan pengerasan jalan usaha tani: Rp109.895.000
* Seragam operasional: Rp25.500.000
* Insentif kader Posyandu: Rp25.395.000
* Pembinaan PKK: Rp26.100.000
* Awal modal BUMDes: Rp25.000.000
Pemberitaan tersebut juga menyebutkan adanya pengeluaran janggal untuk proyek tahun 2025, seperti pembuatan sumur bor tanpa papan proyek. Namun menurut Mustapa, papan proyek tersebut memang sudah ada, hanya belum sempat dipasang karena baru selesai dibuat.
“Kami ingin tahu dari mana mereka mendapatkan rincian tersebut. Saya ingatkan kepada oknum wartawan dari SwaraIndonesia.com agar tidak sembarangan memberitakan tanpa data yang akurat atau A1. Hal ini jelas akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegas Mustapa pada Sabtu, 31 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa pemberitaan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan kepala desa se-Kabupaten Kaur. Ia meminta agar pihak media lebih profesional dan berimbang dalam menyajikan informasi kepada publik. (Mustapa)
