BENGKULU, jendelarakyat.com – Menyikapi persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Bio Solar di Bengkulu yang disebutkan tidak mencukupi lagi untuk persediaan hingga akhir tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu agar segera mengambil sikap serius.
Pasalnya kondisi demikian telah menimbulkan keresahaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kalangan sopir angkutan truck yang ada dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi dalam keterangannya.
“Tidak dipungkiri jika kuota bio solar di Bengkulu ini tidak mencukupi. Maka dari itu langkah pertama yang harusnya dilakukan Pemprov Bengkulu yakni mengusulkan tambahan kuota ke BPH Migas. Tapi jangan pula hanya sebatas mengusulkan, namun usulan itu agar diperjuangkan bisa terealisasi,” kata Jonaidi pada Senin, (15/08/2022).
Menurut Anggota Fraksi Gerindra ini, dengan keterbatasan kuota bio solar di Bengkulu yang menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU, sepertinya tidak terjadi di daerah lain. Padahal sama-sama diketahui jika mayoritas masyarakat di Bengkulu, ekonominya masih tergolong menengah kebawah.
“Ini tugas Pemprov untuk mengatasi kekurangan kuota ini, karena selisih harga antara bio solar dengan non subsidi ini cukup jauh, secara otomatis menyebabkan jumlah pengguna bio solar ditengah keterbatasan kuota pasti bertambah. Apalagi dilihat di SPBU, bukan hanya truk angkutan yang mengantri, tetapi juga kendaraan tergolong mewah ikutan antri untuk mendapatkan bio solar,” terangnya.
Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Seluma ini menanbahkan, dengan kondisi persediaan BBM bio solar menipis dan harus mengantri dalam mendapatkannya, solusi lainnya dengan melakukan penyesuaian ongkos angkut bagi angkutan.
Apalagi beberapa waktu lalu pihaknya juga mendengar upaya Pemprov salah satunya penyesuaian ongkos angkut dilakukan, tapi sebatas mana upaya sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti. Padahal kesimpulan dari upaya itu pasti ditunggu para sopir angkutan.
“Ada aturan jika beberapa jenis kendaraan tetap boleh menggunakan bio solar, tapi kekurangan kuota pasti bakal terjadi. Makanya kita minta Pemprov serius dalam mengatasi persoalan ini, karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. Terlebih jika ongkos angkut naik, bisa saja angkutan mengkonsumsi BBM non subsidi seperti Dexlite,” pungkas Jonaidi.(ADV)
